Presiden Suharto

Presiden Suharto adalah pemimpin Indonesia yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade, dari tahun 1967 hingga 1998. Beliau adalah presiden kedua Republik Indonesia yang menggantikan presiden Soekarno pada tahun 1967 akibat peristiwa kudeta G-30 SPKI. 

Presiden Suharto memiliki sejumlah pencapaian selama masa kepemimpinannya, termasuk stabilitas politik dan ekonomi relatif di Indonesia, pembangunan infrastruktur yang signifikan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Indonesia pernah menjadi salah satu negara yang disegani di Asia dan pelopor pembangunan infrastruktur di Asia Tenggara yaitu pembangunan tol Jagorawi. 

Di bidang politik luar negeri, Presiden Suharto menjaga hubungan yang relatif stabil dengan negara-negara lain, khususnya dengan tetangga regional seperti Malaysia, Singapura, dan Australia. Selama masa kepresidenannya, Indonesia memainkan peran penting dalam Gerakan Non-Blok dan menjadi salah satu negara pendiri ASEAN.

Namun, Suharto juga terlibat dalam konflik di Timor Timur dan memiliki hubungan yang rumit dengan beberapa negara Barat, terutama terkait dengan isu hak asasi manusia dan demokrasi. Menyebabkan Indonesia diembargo suku cadang untuk persenjataan militer.

Pelita adalah program pembangunan yang diperkenalkan oleh Presiden Suharto pada tahun 1969. Program ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Melalui program Pelita, Suharto berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang terpinggirkan. Meskipun ada beberapa kritik terhadap implementasi dan keberhasilannya, program Pelita mencerminkan upaya Suharto untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia.

 Indonesia mencapai swasembada pangan pada era pemerintahan Presiden Suharto. Swasembada pangan terjadi ketika negara mampu memproduksi cukup makanan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya sendiri, bahkan memiliki surplus yang bisa diekspor. Ini merupakan pencapaian penting dalam upaya memperkuat ketahanan pangan negara.

Presiden Suharto memainkan peran penting dalam Gerakan Non-Blok selama masa kepresidenannya. Indonesia, di bawah kepemimpinannya, adalah salah satu negara pendiri Gerakan Non-Blok pada Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955. Gerakan Non-Blok adalah koalisi negara-negara yang tidak terikat oleh blok politik manapun dalam Perang Dingin dan bertujuan untuk menjaga kemerdekaan dan netralitas negara-negara tersebut. Suharto meneruskan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip Gerakan Non-Blok, yang menjadi salah satu pijakan penting dalam diplomasi luar negeri Indonesia selama masa kepresidenannya.